ESENSI7.COM MAMUJU-

HMI Cabang  Mamuju kembali merespon dugaannya, terkait pengadaan Alkes dan pembangunan Bunker Linac RS Regional, Dahril saat dihubungi pihak esensi7.com mengatakan bahwa "Kami sangat menyayangkan sikap APH atas kebungkaman mereka terhadap kesalahan didepan mata yang diduga sarat akan terjadi kerugian dan kolusi yang merugikan daerah. Seperti diawal kecurigaan kami, proses pengadaan Alkes dan pembangunan Bunker linac di RS Regional Provinsi Sulawesi Barat, dimana kami menduga telah terjadi kolusi didalamnya. Meskipun sebelumnya dugaan kami dicoba untuk dibantahkan oleh pihak RS Regional dalam hal ini Direktur RS Regional, namun seiring berjalannya waktu kebenaran mulain menampakkan dirinya, dimana proses pengerjaan bunker linac pun sampai saat ini belum selesai artinya dugaan kami benar dimana perusahaan yang mengerjakan tidak memiliki kualifikasi khusus dan pengalaman dalam mengerjakan bunker linac" Ungkap Dahril.

"Dalam kerangka acuan kerja fisik Bunker Linac ini hanya disyaratkan kualifikasi perusahaan konstruksi bangunan Kesehatan biasa, sementara BUNKER sendiri memerlukan banyak kualifikasi khusus diantaranya analisis tenaga nuklir dan dampak lingkungan serta beberapa tenaga ahli lain, yang mana perusahaan pemenang fisik BUNKER ini yakni PT. Sultana Anugrah diduga tidak memiliki kualifikasi tersebut. Sehingga disinyalir Panitia dan pimpinannya dalam hal ini menurunkan standar kualifikasi agar dapat memenangkan perusahaan yang telah berkoordinasi sebelumnya" Terangnya.

Dahril menyampaikan  hal tersebut menjadi dasar sehingga dugaannya semakin kuat,  telah terjadi kolusi besar-besaran dan secara masif dilakukan dalam pengadaan Alkes dan pembangunan Bunker Linac di RS Regional  yang membuat pembangunan bunker lewat batas dari kontrak yang seharusnya selesai.

"Salah satu indikator adanya kolusi adalah pengerjaannya tidak selesai tepat waktu artinya perusahaan yang mengerjakan tidak memiliki kualifikasi, dan pengalaman dalam mengerjakan bunker linac, jika perusahaan tersebut tidak memiliki kualifikasi khusus lantas mengapa pihak PPTK, PPK dll memenangkan perusahaan tersebut. Ada apa...?" ,

"Belum lagi dengan ketidak pengalaman sehingga tidak tepat waktu akhirnya, mereka mengerjakan dengan sangat butuh buruh, bahkan sampai lembur sampai subuh, inikan pelanggaran tentang ketenagakerjaan, juga bisa saja hasilnya asal ada karna sudah buru-buru, dan terkesan dipaksakan" ,

"Kemudian dugaan kami terhadap pendamping bahwa mereka ikut bermain  dimana kami menduga mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga ini terkesan seolah-olah ada pembiaran dalam proses pengerjaan bunker linac tersebut. Kalau tidak salah pendamping ini juga melibatkan dari beberapa lembaga vertikal berlabel APH..?" Lanjut Dahril.

"Kami meminta kepada kajati Sulbar untuk turun langsung melakukan peninjauan dan proses terhadap anggota nya yang ikut terlibat dalam pengerjaan proyek megah ini, begitu juga dengan Kapolda Sulbar. jika ini tidak ditindak lanjuti kami menduga ada pembiaran terhadap kesalahan yang ada didepan mata kita, kami juga tak segan segan akan melakukan upaya upaya untuk membongkar dugaan kolusi dan korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut bahkan kita sementara mengumpulkan beberapa bukti untuk melaporkan secara resmi" ,

"Kita tidak boleh biarkan kejahatan yang terstruktur seperti ini, Jika ini terus menerus dibiarkan, korupsi, kolusi, akan terus merajalela didaerah kita. Apa lagi ini masalah kesehatan, kebutuhan fundamental masyarakat tolonglah jangan main main" Tutup Dahril.